Resume Seminar Raperda Perlindungan BMI

LAPORAN SEMINAR DAN LOKAKARYA

 

Bupati Wonosobo mendukung realisasi Perda Perlindungan TKI

Bupati Wonosobo mendukung realisasi Perda Perlindungan TKI

Judul                          : Sosialisasi Instrumen Internasional untuk Perlindungan Buruh Migran Sebagai Pedoman Kebijakan Daerah Mengenai Perlindungan Buruh Migran (Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Buruh Migran dan Anggota Keluarganya & Konvensi ILO 189/2011 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga)

Penyelenggara        : MIGRANT CARE bekerjasama dengan SARI Solo

Peserta                      : Elemen masyarakat yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kepala Desa, Organisasi, Akademisi, Masyarakat Sipil, Komunitas Buruh Migran dan anggota keluarganya.

Pelaksanaan                :

Hari dan tanggal        : Rabu, 18 Februari 2015
Pukul                          : 08.00 WIB – 17.00 WIB
Tempat                       : Hotel Kresna, Jl. Pasukan Ronggolawe 30 Wonosobo
Jumlah peserta          : 100 Orang (Seminar) || 40 Orang (Lokakarya)

Latar Belakang

Hingga saat ini, belum ada perubahan yang signifikan terhadap kondisi buruh migrant Indonesia di luar negeri. Buruh migrant masih diposisikan sebagai obyek komoditi untuk mendulang devisa Negara sehingga muncul berbagai persoalan diskriminasi sebelum berangkat seperti pemerasan, kekerasan, jeratan hutang dan pola rekruitmen yang mengarah pada perdagangan manusia. Berbagai kasus penyiksaan dan buruh migrant yang meninggal di luar negeri semakin meningkat setiap tahunnya.

Walaupun pemerintah Indonesia telah mempunyai UU No.39 tahun 2004 mengenai Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri, tetapi belum mampu memberikan payung perlindungan bagi buruh migrant Indoneisa. Substansi dari UU tersebut malah lebih banyak pada pasal –pasal mengenai tata niaga dan abai pada tuntutan perlindungan. Setelah itu, melalui siding paripurna DPR RI merativikasi Konvensi PBB 1990 tentang Hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya yang kemudian diundangkan menjadi UU No.6 tahun 2012. Instrumen lainnya yang juga penting yaitu Konvensi ILO 189/2011 mengenai Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga.

Untuk mengatasi hal tersebut, Migrant Care yang merupakan perwakilan dari masyarakat sipil  mendesak agar pemerintah serius dalam mewujudkan perlindungan buruh migrant. Dengan mengundang berbagai elemen masyarakat dalam seminar dan lokakarya yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kepala Desa, Organisasi, Akademisi, Masyarakat Sipil, Komunitas Buruh Migran dan anggota keluarganya diharapkan bisa mencari solusi yang tepat dan akurat dalam percepatan pembentukan Raperda Undang-Undang untuk Perlindungan Buruh migran Indonesia. Dari unsur Akademisi yaitu SMK N 1 Wonosobo, khususnya untuk bagian BKK SMK N 1 Wonosobo diharapkan bisa memberikan pengetahuan dan informasi yang cukup dan akurat mengenai segala sesuatu mengenai perlindungan buruh migran Indonesia, hingga pendampingan CLB (Children Left Behind).

Tujuan

  1. Mensosialisasikan konvensi 1990 tentang hak – hak pekerja migrant dan anggota keluarganya
  2. Mensosialisasikan konvensi ILO 189 tentang kerja layak untuk pekerja rumah tangga
  3. Mendorong pemerintah daerah agar membuat kebijakan yang mengintegrasi prinsip-prinsip yng terkandung dalam Konvensi PBB 1990 dan Konvensi ILO 189 

Fasilitator dan Narasumber

Fasilitator                   : Wahyu Susilo
Narasumber              :
– Sulaiman Syarif (Kasubdit Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Pembangunan Direktorat HAM Kementrian Luar Negeri RI)
– Yuni Khudzaefah (Komnas Perempuan)
– Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care)

Resume Pelaksanaan Seminar dan Lokakarya

Para pembicara seminar

Para pembicara seminar

Seminar

Pembukaan Seminar oleh Bupati Wonosobo, Drs. H.A. Kholiq Arif, M.Si pada pukul 10.00 WIB. Beliau berharap dengan adanya Perda, nantinya permasalahan bisa terurai seperti masalah angka perceraian yang tinggi. Menurut Bupati, salah satu solusi nyata adalah dengan membekali para BMI dengan skill yang mumpuni sebelum berangkat. Disamping itu peranan dinas terkait seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, dan Disnakertrans dinilai harus benar-benar mulai membenahi kinerjanya terkait perlindungan BMI.

Anis Hidayah, Direktur Migrant Care memaparkan bahwa sebagai pihak kunci, Pemda harus memiliki peran yang signifikan. Meskipun sudah ada Undang-undang ketenagakerjaan, namun Pemda harus berperan aktif dalam menanggulangi timbulnya permasalahan yang masih menghantui BMI Wonosobo. Selain dari penggarapan Raperda perlindungan BMI Wonosobo, harapannya dinas terkait bisa bekerja optimal dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Selanjutnya ada 3 materi yang disampaikan kepada peserta yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi panel.

  • Materi pertama : Sosialisasi Konvensi 1990 tentang perlindungan hak-hak buruh migrant dan anggota keluarganya oleh Sulaiman Syarif (Kasubdit Hak-Hak Ekonomi Sosial Budaya dan Pembangunan Direktorat HAM Kementrian Luar Negeri RI) yang berfokus pada potensi Pemda dalam pembenahan administrasi untuk menanggulangi pemalsuan dokumen dan berbagai potensi trafficking. Sedangkan upaya strategis perlindungan WNI di luar negeri bila dibagi menjadi 3 yaitu : Pencegahan, Early Detection, dan Upaya Perlindungan /Immediate Response. Di berbagai forum bilateral yang membahas permasalahan BMI, telah dilakukan berbagai usaha dalam penanganan masalah yang sudah ada yakni dengan regulasi atau aturan yang ditetapkan antar dua negara.
  • Materi kedua : Sosialisasi Konvensi ILO 189 tentang kerja layak bagi PRT oleh Yuni Khudzaefah (Komnas Perempuan) yang membahas tentang standar minimal yang ditetapkan oleh Konvensi No. 189 untuk pekerja rumah tangga yaitu tentang Hak-hak dasar pekerja rumah tangga, Informasi mengenai syarat dan ketentuan kerja, Jam kerja, Pengupahan, Keselamatan dan kesehatan kerja, Jaminan social, standar mengenai pekerja rumah tangga anak, standar mengenai pekerja tinggal di dalam, satandar mengenai pekerja rumah tangga migrant, agen ketenagakerjaan swasta, hingga penyelesaian perselisishan, pengaduan, dan penegakan.
  • Materi ketiga : Pentingnya mengintegrasikan prinsip HAM dan perburuhan internasional dalam pembentukan kebijakan daerah untuk perlindungan buruh migrant oleh Anis Hidayah (Direktur Eksekutif Migrant Care) yang lebih berfokus pada optimalisasi sumberdaya daerah yang bisa menjadi solusi dari penumpukan buruh migrant di Jakarta, terlebih lagi praktek trafficking selama ini karena kurangnya koordinasi antara dinas terkait di Pemda dengan PJTKI. Juga lebih menyoroti pada penghapusan perekrutan lewat PPTKIS dengan memanfaatkan BLK di tiap kabupaten, dan juga segera menyelenggarakan Family Center untuk para CLB dan juga keluarga lain yang ditinggalkan para BMI.

 

Dalam pelaksanaan Seminar secara otomatis telah terjadi komunikasi antara peserta dan nara sumber yang memberikan wawasan dan tingkat urgensi kedepan tentang pentingnya perlindungan buruh migrant Indonesia. Sebagai proses akhir dari workshop dilakukan tanya jawab, yang dipimpin oleh moderator, Wahyu Susilo

Lokakarya

Kegiatan lokakarya dilakukan sesudah kegiatan seminar dengan peserta yang lebih sedikit yaitu 40 orang. Diskusi terbatas merumuskan arah kebijakan daerah (perda) tentang Perlindungan buruh migrant.

Pembahasan yang dipandu oleh Mulyadi lebih mengerucutkan pada 2 hal urgen yang dibutuhkan untuk Rencana Aksi Bersama untuk Advokasi Perda Perlindungan Buruh Migran.

Dua hal tersebut adalah :

  • Tingkat pendidikan calon buruh migrant

Diputuskan dengan berbagai pertimbangan bahwa tingkat pendidikan serendah-rendahnya seorang calon BMI adalah tingkat SLTP sederajat dengan dibekali sertifikasi pelatihan dan keterampilan.

  • Bagi calon BMI yang masih mempunyai anak berusia dibawah 3 tahun, tidak diperbolehkan menjadi BMI

Selain berdampak bagi anak, hal tersebut juga tidak manusiawi. Dampak lainnya termasuk juga angka perceraian yang terus naik dan juga konflik di dalam rumah tangga termasuk anak nakal atau berurusan dengan hukum, sesuai data yang dihimpun SARI dari Unit Pendampingan Perempuan dan Anak Wonosobo (UPIPA).

 

 

 

 

 

 

 

 

Hal-hal yang bisa dipelajari

Dari kegiatan Seminar dan Lokakarya yang hanya berlangsung singkat ini, sangat berguna bagi peserta yang hadir benar-benar bisa merumuskan dan mengurai masalah yang timbul dari kurang adanya payung terhadap perlindungan BMI.

Pemerintah Daerah, dalam hal ini Pemda Wonosobo sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia dirasa perlu meningkatkan upaya-upaya perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak seluruh buruh migrant dan anggota keluarganya bedasarkan norma-norma hak asasi manusia universal.

Perda perlindungan TKI oleh Buruh Migran Indonesia (BMI) Wonosobo, sudah tepat dan layak didukung oleh semua pihak. Bahkan akan merevisi pola perekrutan TKI yang bakal diberangkatkan, sehingga melindungi hak-hak mereka secara penuh dan salah satunya mendukung diajukannya peraturan perundangan di tingkat DPR dan DPRD.

 

 

Masalah yang dihadapi seminar dan lokakarya

Singkatnya waktu  sehingga banyak sekali masukan dan saran yang belum tersampaikan dari peserta maupun pihak penyelenggara. Kurang terkoordinasinya masalah peserta dengan pihak penyelenggara dalam hal ini tentang peserta yang hadir dan peserta yang termasuk dalam undangan tidak sesuai baik unsur dan jumlahnya.

Walaupun demikian workshop berjalan lancar dan tertib.

 

Rekomendasi

Secara umum rekomendasi yang disampaikan peserta adalah        :

  1. Perlunya dilakukan kegiatan yang sama dimasa yang akan datang agar konsep draft Raperda bisa lebih detail dan terkonsep baik secara teori maupun praktisnya
  2. Percepat pembuatan draft Raperda Perlindungan BMI
  3. Perlu adanya pengawalan dan penegasan terhadap draft Raperda Perlindungan BMI agar tersampaikan di DPRD
Forum seminar Sosialisasi Konvensi Internasional

Forum seminar Sosialisasi Konvensi Internasional

 

Penutup

Informasi yang dimuat dalam laporan ini merupakan rangkuman dari awal pertemuan sampai pertemuan berakhir. Saya Sebagai pembuat laporan mohon maaf apabila laporan ini jauh dari kata sempurna dan ucapan Banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengikuti kegiatan ini.

Mudah-mudahan kegiatan ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya dan dapat saya kembangkan sesuai dengaan tujuan kegiatan ini.

 

Wonosobo, 19 Februari 2015

Pembuat Laporan Kegiatan

 

WENING TYAS SUMINAR

 

 

Dokumentasi : Erwin Abdillah
Sumber : Wonosobo Ekspres

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s